Kementerian Agama sebaiknya tidak
menggelar sidang itsbat untuk menentukan awal Ramadhan. Selain hanya
menghabiskan anggaran yang cukup besar dan cenderung memboroskan
anggaran negara, sidang istbat juga tidak berhasil menyatukan perbedaan
di antara umat. Dan justru terlihat semakin membentangkan perbedaan.
Karena adanya sidang itsbat, orang tahu ada perbedaan," jelas Ketua
Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 19/7).
Tak hanya itu, sidang itsbat, masih
kata Saleh, bukti pemerintah mengintervensi paham dan keyakinan agama
masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya sidang itsbat tersebut,
secara tidak langsung, akan memberikan justifikasi bahwa versi
pemerintah yang sah dan yang lain tidak.
"Ini bertentangan dengan prinsip
kebhinnekaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Lebih baik pemerintah
memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan kapan dia
puasa. Toh, semua ormas juga punya standar masing-masing tentang
penetapan itu," ungkapnya.
Menurut Saleh, daripada mengurus sidang
itsbat, lebih baik Menteri Suryadharma Ali mengurusi hal-hal yang
lebih penting. Seperti memperbaiki pengelolaan pelaksanaan haji,
madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain.
"Apalagi, saat ini Departemen Agama
sedang disorot dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran. Sebaiknya, depag
lebih fokus mengurusi masalah itu ketimbang sidang itsbat. Pasalnya,
kasus korupsi pengadaan Al Quran sudah mempermalukan institusi dan umat
Islam. Itu jauh lebih penting diurus daripada persoalan khilafiyyah
dalam penentuan awal Ramadhan," tandasnya.sumber: Pemuda Muhammadiyah.or.id
